Asas-Asas Dalam Penuntutan

Sehubungan dengan wewenang pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, maka dalam Hukum Acara Pidana yang merupakan payung dari hukum pidana formil dikenal 2 (dua) Asas Penuntutan yaitu :

1. Asas Legalitas
2. Asas Oportunitas

Menurut pendapat I Ketut Murtika (1987:29) bahwa :

1. Asas Legalitas yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum, artinya penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana.
2. Asas Oportunitas yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum, artinya penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Jadi dapat dikatakan bahwa demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut.

Yang perlu diperhatikan mengenai Asas Oportunitas ini yaitu dengan kewenangan Kejaksaan sebagai Penuntut Umum mempunyai kekuasaan yang amat penting untuk mengesampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan seseorang. Mengingat tujuan dari prinsip ini yaitu kepentingan umum yang akan dilindungi, maka Jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaan mengesampingkan perkara pidana tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa dengan dasar kepentingan umum seorang Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan suatu perkara pidana karena terdakwa adalah teman dekatnya atau Jaksa tersebut telah menerima sogokan dari terdakwa.

Namun harus dibedakan antara perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum dengan perkara yang dihentikan penuntutannya dengan cara menutup perkara demi hukum, jika perkara dihentikan penuntutannya meskipun sudah lengkap namun tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang diatur atau ditentukan oleh hukum misalnya tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sedangkan perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum adalah perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan.